 |
| Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan ujian sekolah. |
Anggaran untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah SD tahun 2014 ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD 2014. Jika belum dialokasikan segera dianggarkan dengan perubahan APBD 2014, pengeluaran ini sanggup dikategorikan sebagai keperluan mendesak.
Dalam surat edaran bersama ini disebutkan pula pemerintah provinsi diminta berkoordinasi serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan mekanisme operasional standar (POS) penyelenggaraan ujian sekolah pada SD, SLB, dan jadwal paket A tahun pelajaran 2013/2014.
Untuk pembuatan soal ujia sekolah tingkat SD, penyusunan dan penetapan 75 persen paket soal dibentuk oleh pemerintah provinsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Dalam US 75 persen paket soal dirakit dan disiapkan provinsi bersama kabupaten/kota, sedang 25 persen sisanya disiapkan dari pusat," katanya Nuh dikutip dari Antara (13/01/2014).
Penggandaan soal, materi ujian, blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS), pendistribusian daftar kolektif hasil ujian sekolah (DKHUS), blangko ijazah, serta pendistribusiannya ke kabupaten kota dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Begitupun dengan pendistribusian ke satuan pendidikan penyelenggara.
Advertisement